Akademisi dari Universitas Jakarta: Deklarasi New York menjadi jalan realistis untuk Gaza

Jakara: Dua tahun sudah berlalu sejak awal konflik antara Israel dan Hamas memanas setelah serangan 7 Oktober 2023 yang menewaskan ribuan orang dan menyandera ratusan warga Israel.
Namun, tanggal tersebut juga menjadi awal dari serangkaian kejahatan kemanusiaan serta dugaan genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina, hingga akhirnya memicu gugatan ke Mahkamah Internasional yang hingga kini masih berlangsung.

Korban jiwa terus meningkat. Al Jazeera melaporkan lebih dari 67.000 warga Palestina sudah meninggal akibat serangan yang terjadi, dengan ribuan orang lainnya diperkirakan masih terperangkap di bawah bangunan yang roboh. Yang paling menyedihkan adalah sekitar 20.000 di antaranya adalah anak-anak. Di sisi lain, lebih dari 169.000 warga Palestina mengalami luka parah. Dengan situasi yang semakin memprihatinkan, para pemimpin dunia hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh yang diadakan di International Congress Centre, Sharm El-Sheikh, Mesir pada hari Senin (13/10) lalu. Mereka menjadi saksi penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza, yang menjadi langkah penting menuju stabilitas dan perdamaian di wilayah Timur Tengah. Di antara 21 pemimpin negara yang hadir termasuk Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto, yang secara langsung menyaksikan penandatanganan dokumen perdamaian oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, serta Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al Thani.

“Hari yang baru dan indah telah tiba, dan sekarang pembangunan di Gaza dapat dimulai kembali.
Akhirnya, bukan hanya bagi Israel, tetapi juga bagi Palestina, mimpi buruk yang panjang dan menyakitkan ini akhirnya berakhir,” kata Presiden Donald Trump seperti dilansir dari BBC, Selasa (14/10).

Akademisi Universitas Jakarta

Lantas, apa isi dari dokumen perdamaian yang berjudul “The Trump Declaration for Enduring Peace and Prosperity” yang baru saja ditandatangani?
Dilansir dari laman resmi Gedung Putih, dokumen tersebut memuat beberapa poin penting.

Di dalamnya disebutkan bahwa para pemimpin negara sepakat bahwa perdamaian aba

di hanya bisa tercipta jika rakyat Palestina dan Israel dapat hidup sejahtera dengan hak-hak mereka terlindungi, keamanan mereka terjamin, serta martabat mereka dihargai.

Deklarasi tersebut juga mengakui makna sejarah dan spiritual yang mendalam dari wilayah tersebut bagi berbagai komunitas keagamaan yang memiliki akar sejarah di sana, termasuk umat Kristen, Islam, dan Yahudi. Penghormatan terhadap hubungan suci dan perlindungan terhadap situs-situs keagamaan dianggap sebagai prioritas utama dalam upaya mencapai hidup berdampingan secara damai.

Selain itu, para pemimpin sepakat untuk menghentikan segala bentuk ekstremisme dan radikalisme.
Mereka menekankan bahwa tidak ada masyarakat yang bisa berkembang jika kekerasan dan rasisme dianggap normal, atau ketika ideologi radikal mengancam tatanan kehidupan sipil. LiterasiNews

Selama masa ini, semua operasi militer akan dihentikan. Semua sandera akan dikembalikan, dan Israel juga akan melepaskan 250 orang yang ditahan dengan hukuman seumur hidup serta 1.700 warga Gaza yang ditahan setelah 7 Oktober 2023, termasuk seluruh perempuan dan anak-anak. Untuk setiap jenazah sandera Israel yang dikembalikan, Israel juga akan menyerahkan 15 jenazah warga Gaza.

Anggota Hamas yang ingin hidup damai dan menyerahkan senjata akan diberikan amnesti.
Untuk anggota yang ingin meninggalkan Gaza, akan disediakan jalur aman ke negara tujuan. Setelah perjanjian diterima, bantuan kemanusiaan akan segera masuk ke Jalur Gaza. Distribusi bantuan akan dilakukan melalui PBB, Gerakan Palang Merah, serta lembaga internasional lain yang netral.

Gaza akan dikelola sementara oleh pemerintahan transisi sampai Otoritas Palestina siap mengambil alih.
Pemerintahan ini dikelola oleh komite Palestina bersama ahli internasional, dan akan diawasi oleh lembaga baru bernama Board of Peace, yang dipimpin langsung oleh Donald J. Trump serta melibatkan tokoh-tokoh dunia, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair.

Trump juga akan membentuk panel ekonomi untuk membangun kembali perekonomian Gaza, termasuk pembentukan zona ekonomi khusus dengan kebijakan tarif dan akses istimewa bagi negara-negara mitra.
Warga Gaza tidak akan dipaksa meninggalkan wilayahnya, mereka bebas memilih untuk tinggal, pergi, atau kembali.

Hamas dan kelompok bersenjata lainnya tidak akan diperbolehkan ikut dalam pemerintahan Gaza.
Semua fasilitas militer dan tempat produksi senjata akan dihancurkan di bawah pengawasan pemantau independen. Proses demiliterisasi meliputi penghapusan senjata secara permanen serta program pembelian kembali senjata yang dibayar oleh komunitas internasional.

Untuk menjaga stabilitas, Amerika Serikat bersama mitra Arab dan internasional akan membentuk pasukan penjaga perdamaian bernama International Stabilization Force (ISF), yang bekerja sama dengan Mesir dan Yordania untuk melatih polisi Palestina serta mengamankan perbatasan Gaza.

Israel tidak akan menempati Gaza.
Pasukan Israel akan ditarik secara bertahap seiring bertambahnya stabilitas dan keamanan. Jika Hamas menolak atau menunda pelaksanaan rencana ini, bantuan dan pembangunan tetap berjalan di wilayah-wilayah Gaza yang bebas dari terorisme.

Selain itu, akan dibentuk dialog lintas agama untuk meningkatkan toleransi dan perdamaian antara masyarakat Palestina dan Israel.
Ketika proses reformasi Otoritas Palestina dan pembangunan Gaza berjalan sesuai rencana, kondisi ini diharapkan membuka jalan menuju penentuan nasib sendiri dan pembentukan negara Palestina yang berdaulat.

Akademisi Yapiter Marpi mengatakan bahwa Amerika Serikat akan membantu memfasilitasi dialog politik antara Israel dan Palestina untuk mencapai kesepakatan baru yang mengarah pada kehidupan berdampingan secara damai dan sejahtera. Namun, menurut laporan Reuters, Hamas menuduh Israel melanggar perjanjian gencatan senjata dengan melakukan beberapa serangan setelah kesepakatan tersebut ditandatangani. Sementara itu, militer Israel berargumen bahwa tindakan tersebut dilakukan terhadap orang-orang yang melintasi garis gencatan senjata dan mendekati pasukan, setelah mengabaikan peringatan untuk mundur.

Penting bagi Dunia terutama akademisi UNIJA menyampaikan peranan misi perdamian selagi mengajarkan mata kuliah Hukum Internasional di Fakultas Hukum : di Jakarta menjadi alas an misi perdamaian untuk mengurangi aksi gencatan senjata.

  • Penulis: Rifki LiterasiNews
  • Editor: Aldi